Satgas TNI Dibentuk Untuk Kepentingan Rakyat dan Negeri
Penulis : Lalu Sudarmadi
Menarik apa yang diumumkan oleh Wairjen TNI selaku Sekretaris Satgas TNI Pemberantasan Judi Online, Narkoba, Penyelundupan dan Korupsi. Satgas dipimpin oleh Irjen TNI, Wakilnya Waka Bais.
Sub Satgas ada 4 yaitu Sub Satgas Judi Online dipimpin oleh Dansat Cyber TNI, Sub Satgas Narkoba dipimpin Danpuspom TNI, Sub Satgas Penyelundupan dipimpin Dir C Bais TNI, Sub Satgas Korupsi oleh Danpusku TNI.
Memang pola sikap dan pola tindak seseorang dibentuk oleh background dan pengalamannya. Presiden Prabowo Subianto jelas karena background dan pengalamannya dunia militer-tentara, maka pola sikap dan pola tindak dalam kepemimpinannya sangat kental mencerminkan itu.
Persoalannya adalah untuk apa Satgas TNI itu?. Ada apa gerangan dengan lembaga yang secara konstitusi dan atau perundang- undangan, tupoksinya menangani masalah itu. Ada Kepolisian, ada BNN, Bea Cukai, Bakamla, Kejagung, dan KPK.
Bagaimana memahami dan memaknai penugasan dan atau kebijakan Presiden tentang Satgas TNI ini.
Bukankah dengan Satgas itu artinya TNI akan melaksanakan tugas-tugas di luar tugas fungsi dan “habitat” keberadaannya?.
Bisa saja akan berkembang spekulasi bahwa keberadaan Satgas TNI merupakan wujud ketidak “percayaan”- low trust terhadap institusi negara yang existensi serta kewenangan jelas seperti tersebut di atas.
Atau bisa juga bermakna bahwa judi online, narkoba, penyelundupan serta korupsi merupakan ancaman terhadap negara, keamanan nasional, mengganggu national interest.
Bisa juga diartikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menyadari dan memahami betul masalah itu dan tidak bisa “selesai” bilamana tidak dipecahkan dengan cara-cara out of the box, extra ordinary ways.
Dan itu harus ditunaikan bukan hanya karena janji kampanye saja, tapi juga karena masalah itulah root of the problems-akar masalah yang akan menghambat kemajuan bangsa ke depan.
Bagi Presiden Probowo Subianto solusinya hanya dengan menugaskan TNI, baru bisa diharapkan masalah itu akan selesai secara terukur dan tuntas.
Kalau demikian maka perlu dipahami bahwa penugasan TNI selain tupoksinya, maka penugasan untuk menangani hal mendesak yaitu pemberantasan judi online, narkoba, penyelundupan dan korupsi.
Bukan saja karena alasan serta dampaknya saja, tapi juga magnitudenya yang bisa menghancurkan bangsa serta besarnya peredaran dana yang merugikan negara dan masyarakat.
Melaksanakan tugas-tugas seperti yang disebutkan di atas bagi TNI hal itu bisa dengan melaksanakan Military Operation Other Than Wars (MOOTW), Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
MOOTW atau OMSP itu lazim dilakukan tentara di mana pun di dunia, termasuk oleh TNI yang melakukan bantuan terhadap bencana alam, membangun desa melalui TNI Masuk Desa, ikut sebagai penjaga perdamaian dan banyak lagi.
Meningkatkan literasi masyarakat tentang bahaya ancaman tersebut untuk membangun dukungan serta kerja sama.
Dengan berbagai uraian tersebut maka semua pihak akan mempunyai pemahaman yang sama terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden.
Dan yang paling penting mengurangi “negative thinking” dari pihak-pihak yang selama ini menginginkan terpeliharanya civil right dan menjawab bilamana ada kecurigaan akan munculnya kembali “dwi fungsi” yang merupakan salah satu amanat reformasi yang harus di hilangkan, walau faktanya hal itu telah nyata dan mendapatkan legitimasi dalam UU ASN.
Selain itu untuk menghindari kesan kenapa Presiden tidak membuat langkan strstegik dan kebijakan untuk memperkuat institusi dan lembaga yang memang diberikan tugas fungsi dan kewenangan menangani masalah masalah tersebut.
Selama ini publik menunggu dan mengharapkan kebijakan penguatan KPK khususnya dan instansi lainnya seperti Polri, Kejagung BNN, Bakamla, Bea Cukai. Bukan membuat Satgas TNI seperti dibahas di atas.
Dulu KPK dibentuk karena “ketidakpercayaan” atau lemah terhadap bobroknya lembaga penegak hukum yang ada.
Namun hasilnya juga sudah menjadi rahasia umum bahwa KPK itu terpuruk. Sekarang ini dengan terbentuknya Satgas TNI dengan alasan dibutuhkan keberadaannya bisa dikatakan “sama” dengan alasan mendasar terbentuknya KPK itu.
Bagaimana hasil dan kiprah Satgas TNI yang dibentuk ini yang keberadaannya masih dipertanyakan dari segala aspek baik yuridis, ketatanegaraan dan lainnya.
Wahai bangsaku, mari, mulai dari saat ini, kita bangun budaya untuk saling percaya(trust buiding) di antara anak bangsa.
Munculnya lembaga baru dan atau munculnya unit untuk suatu penugasan tertentu, terasa juga karena soal “trust n untrust” sebagai latar belakangnya.
Tapi satu hal yang pasti bahwa Satgas TNI ini pasti untuk kepentingan rakyat untuk merah putih, untuk negeri.
Presiden Prabowo Subianto mengajak kita dalam semangat untuk menanamkan pentingnya menempatkan negeri ini yang utama. Indonesia Fisrt, Bring Your Heart Home-Rumah Merah Putih.