Refleksi dan Catatan Akhir Tahun
Penulis: Lalu Sudarmadi
Anggota Dewan Pakar Partai NasDem
Tahun 2024 dalam hitungan hari akan segera berakhir. Tahun yang diwarnai oleh berbagai masalah dan peristiwa besar yang dialami bangsa ini. Masalah yang menyangkut kesejahteraan masyarakat ternyata belum juga membuat setiap keluarga Indonesia bisa tersenyum lega, melainkan makin terperangkap dalam kesulitan kehidupan keseharian dan jatuh miskin.
Hal itu bisa dilihat dari data yang dipakai sebagai baseline dalam Asta Cita di mana jumlah penduduk miskin berjumlah 27 juta dan yang hampir miskin jumlahnya 115 juta.
Masalah lain yang viral dalam tahun 2024 adalah maraknya judi online, narkoba dan korupsi yang sangat mengkhawatirkan karena telah menjadi bahaya “latent” yang akan menghancurkan bangsa ini kedepan.
Judi online layaknya virus yang lebih dahsyat dari covid, menembus dan masuk tidak hanya ke dalam keluarga tetapi juga instansi pemerintah, tentara dan polisi. Dan yang sangat memalukan adalah “pelindungnya” ada di instansi pemerintah yang semestinya bertugas menangkal dan memberantas teknologinya. Tentu harus di usut tuntas siapapun yang terlibat tanpa pandang bulu.
Narkoba, merupakan masalah yang merusak generasi dan pasti membebani negeri ini di masa depan. Ternyata masalah itu belum juga bisa di kendalikan dan diberantas, malah Indonesia bukan hanya sebagai pasar tapi juga menjadi produsen.
Pada tahun 2024, beberapa pabrik beskala berhasil digerebek. Pabrik narkoba ini berada di komplek rumah mewah di Bojong Soang Bandung yang nilainya Rp670 miliar. Korupsi dalam tahun 2024 makin marak, terbukti dengan banyaknya operasi tangkap tangan (OTT) dan hasil pengungkapan dari berbagai upaya lain.
Beberapa mega korupsi yang jumlahnya fantastis seperti kasus timah yang nilainya Rp300 miliar dan berbagai korupsi termasuk korupsi pada perusahaan milik negara.
Maraknya masalah korupsi yang terungkap sepanjang 2024 itu sejalan dengan melorotnya index korupsi negeri ini yang menggambarkan bahwa penegak hukum, khususnya pemberantasan korupsi masih sangat memprihatinkan kinerjanya.
Ke depan istilah tebang pilih dan pertanyaan masyarakat kenapa ada tersangka yang ditahan dan ada yang tidak ditahan, para penegak hukum harus bisa meresponsnya dengan tindakan nyata.
Bangsa ini perlu mengambil sikap yang lebih tegas dan menetapkan masalah judi online, narkoba dan korupsi sebagai “darurat nasional” dan perlu adanya pernyataan bersama oleh pemerintah dan DPR RI sehingga semua langkah dan upaya serta dukungannya mendapatkan legalitas seperlunya.
Peristiwa besar di tahun 2024 yang disebut sebagai tahun politik, karena pilpres, pileg dan pilkada serentak berlansung dalam tahun ini. Adapun hasilnya, bangsa ini telah memiliki presiden/wapres baru serta legislator disemua tingkatan.
Prosesnya masih terus berlanjut sesuai tahapannya seperti penetapan gubernur/wagub, bupati/wabup, wali kota/wakil terpilih, kemudian tahap pelantikannya nanti pada Februari 2025.
Tahun politik telah merampungkan seluruh agendanya pada tahun ini dan pelaksanaannya berlangsung relatif aman. Namun, sudah menjadi rahasia umum bahwa demokrasi negeri ini masih dianggap sebagai demokrasi prosedural, sangat transaksional, demokrasi yang high cost serta tidak steril dari tangan tangan kekuasaan, yang populer dengan istilah “cawe cawe”, serta makin maraknya kepentingan politik dinasti.
Oleh sebab itu gagasan yang dilontarkan Presiden Prabowo Subianto untuk kembali kepada sistem pemilihan lewat dewan perwakilan rakyat saatnya dipertimbangkan dengan serius.
Masalah yang juga mewarnai dan menjadi perhatian publik adalah masalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Masalah ini mengemuka karena makin besarnya ketergantungan untuk memenuhi kebutuhan dari pasokan import. Selain itu makin melambungnya harga harga bahan pokok yang makin menghimpit kehidupan rakyat.
Demikian juga halnya dengan masalah energi, yang diakibatkan oleh tidak adanya konsistensi serta kesungguhan pemerintah baik dalam perubahan tatakelola maupun dalam upaya pengembangan energi baru terbarukan/EBT dan keputusan untuk beralih ke energibersih seperti nuklir.
Masalah energi jadi makin rumit oleh karena kemungkinan belum adanya “kompromi” dari berbagai “kepentingan” dalam business di sektor ini, khususnya yang menyangkut migas dan batu bara.
Akibatnya tidak jelas lagi batasan mana yang menjadi hajat hidup rakyat banyak dan mana yang bukan dan jauh dari prinsip bahwa kekayaan alam sepenuhnua untuk kemakmuran rakyat. Nampaknya negeri ini terserabut dari nilai nilai dan cita cita para pendiri bangsa yang mengutamakan semua kekayaan alam untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.
Tahun 2024 diwarnai juga oleh berbagai diskusi dan yang mendapat perhatian khusus adalah soal pertumbuhan ekonomi 8%, yang diragukan bisa dicapai.
Dukungan APBN tidak kondusif disebabkan besarnya beban pembayaran bunga dan pokok utang, pembangunan industri yang tidak berkembang, serta revenue terlalu bergantung pada pajak, serta investasi yang terganggu oleh masalah penegakan hukum di negeri ini.
Dari gambaran masalah dan peristiwa tersebut di atas maka beberapa catatan yang perlu dikemukakan adalah:
1.Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai pernyataan serta juga secara konseptual, sangat hebat dan meyakinkan komitmen kebangsaan serta keberpihakannya kepada rakyat
2.Fokus dan keseriusan dalam menangani masalah sosial dan kependudukan seperti kemiskinan, stunting, kelaparan patut diberikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena telah melakukan transformasi kelembagaan, membentuk kemnenterian dan badan dalam kabinet yang akan melaksanakan program ke depan.
Di era Prabowo Subianto ini kita mendapatkan adanya keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial ditempatkan sejajar dalam maistream policy.
Selama ini yang selalu menjadi kebijakan utama adalah pembangunan ekonomi, sedangkan pembangunan sosial seperti kependudukan, pembangunan keluarga, kemiskinan, gizi dan masalah sosial lainnya ditempatkan pada posisi memperoleh dampak dari keberhasilan pembangunan ekonomi .
Kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini mengingatkan kita pada era Soeharto yang sangat fokus menangani masalah ekonomi dan social develpopment dan kita telah pahami pak Harto menetapkan kebijakan yang disebut “8 Sukses Pembangunan”.
Pada Pemerintahan ini ada Asta Cita yaitu 8 kebijakan pokok sebagai fokus pembangunan pemerintahannya. Masalah kependudukan seperti pengentasan penduduk miskin, stunting dan masalah sosial lainya akan dilaksanakan secara terstruktur sejalan dengan pembangunan ekonomi.
Presiden membentuk serta menugaskan Menteri Sosial, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Ka BKKBN, Kepala Badan Gizi Nasional, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, serta Menteri PDT, untuk menangani masalah masalah strategik tersebut.
Harapan kita akan terbentuk sinergi yang kuat dan akan menjadi team yang efektif dalam mempercepat pengentasan penduduk miskin, stunting dan program makan bergizi, masalah ketertinggalan serta masalah sosial lainnya. Kuncinya adalah satunya data sasaran dan menghilangkan ego sektoral, agar tidak terjebak pada kelemahan masa lalu.
Menyangkut data, perlunya mengacu pada data agregat yang menyangkut jumlah sasaran ada di BPS, sedangkan data mikro, siapa dan di mana sasaran itu berada, datanya ada pada Menteri Kependudukan/Ka BKKBN.
Karenaya harus didorong agar Menteri Kependudukan memanfaatkan momentum ini sebagai inisiator untuk menyiapkan data mikro serta peta operasional di pedesaan sebagai sasaran dan arah dari pelaksanaan intervensi kegiatan oleh berbagai kementerian dan lembaga terkait. Menteri Kependudukan yang juga Kepala BKKBN memiliki “petugas lapangan” di tingkat desa yang terlatih dan berpengalaman dalam penggerakan masyarakat akan mampu membatu mengkoordinasikan pelaksanaan opersional di lapangan.
Kita berharap kementerian dan badan badan terkait bisa terpadu dilapangan menjadi the wining team. Hal itu juga akan sangat membantu efektifitas kegiatan pada grassroots oleh karena kementerian dan badan baru belum sepenuhnya mempunyai struktur dan personalia sampai tingkat lapangan.
3.Catatan yang juga menarik, nampaknya Presiden belum sepenuhnya mendapat apresiasi dalam hal kemandirian dalam penentuan para pembantu pembatunya untuk melaksanakan semua komitmen dan konsepnya.
Masyarakat menunggu bagaimana presiden secara mandiri mampu memutuskan apa yang strategik, urgent dan important serta dibutuhkan dalam melaksanakan programnya.
Yang menjadi sorotan adalah “susunan” kabinetnya, membuat berbagai kalangan agak skeptis, walaupun dalam beberapa kesempatan telah diberikan penjelasan bahwa akan diadakan evaluasi kinerja kabinet dalam 6 bulan ke depan.
4.Pembentukan Satgas TNI untuk memperkuat pelaksanaan pemberantasan judol, narkoba, korupsi tidak lain oleh karena masalah tersebut akan sangat berdampak bagi penyelamatan generasi bangsa dan keuangan negara, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian target pembanghnan termasuk pertumbuhun 8% itu.
Kita harus dukung langkah langkah yang diambil, karena kita yakin bahwa semua itu adalah bahagian dari upaya Presiden untuk mengantar bangsa ini menjadi bagsa besar dan disegani. Presiden Sdengan background militer dan pengusaha jelas paham akan masalah yang akan dihadapi. Paham trik trik ekonomi dan key problemnya.
Presiden tahu masalah yang harus segera diatasi dan itulah yang mendasari Presiden dengan penuh keyakinan mengatakan pertumbuhan 8 % itu bisa dicapai.
Dari alur berpikir itu tentu bisa dipahami langkah strategiknya dalam melibatkan TNI untuk memberantas Judi online, narkoba dan korupsi.
Bilamana masalah ini bisa teratasi dengan cepat, bersamaan dengan tetakelola Sumber daya alam yang sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat serta tercapainya swasembada pangan , diback up oleh birokrasi yang bersih, clean governance, maka kemakmuran rakyat yang lebih baik akan terwujud, pertumbuhan 8% akan tercapai serta anggaran belanja negara akan tambah kondusif dan sehat.
Selain itu gugus tugas yang membantu kebijakan untuk swasembada pangan telah dibentuk pada satuan satuan TNI dan Polri yang diharapkan bisa mempercepat dan memperlancar pelaksanaan program tersebut dilapangan. Prabowo benar-benar ingin menerapkan kerja team yang bersatu padu menjalankan program pembangunan khususnya untuk ketahanan dan swasembada pangan dalam waktu sesingkat singkatnya.
Tinggal mengatur bagaimana mekanisme dan koordinasinya dengan kementerian dan atau Pemda . Karena TNI dan Polri hanya membantu kementerian teknis.
5.Masalah APBN yang ramai diperbincangkan oleh karena pemerintahan baru yang mewarisi kondisi yang tidak kondusif, tidak bisa bermewah mewah karena koridornya amat sempit. Beban hutang serta bunga yang harus dibayar akan berkisar hampir Rp1.000 triliun ditambah dengan defisit yang makin besar, sekitar Rp600 triliun lebih, serta beberapa kewajiban memenuhi ketentuan perundang undangan seperti pendidikan, kesehatan yang dipatok prosentasinya, maka pemerintah baru harus bisa mencari model pembiayaan dengan sunber lain.
Di samping itu perlu mencari sistem agar anggaran belanja negara yang koridornya kecil itu bagaimana penyerapannya bisa lebih cepat dan tidak terkendala oleh berbagai hal seperti prosedur, proses administrasi dan pertanggung jawaban yang rumit.
Selain itu harus dipahami adanya keengganan/ketakutan para pejabat yang diberi tanggung jawab mengelola proyek dan anggaran. Takut karena ketat dan banyaknya pengawasan oleh berbagai instansi dan lembaga serta masyarakat.
Mungkin sudah saatnya dan harus berani memulai suatu sistem yang lebih simple dengan model “block grant” serta pertanggungan jawab keuangan yang lebih sederhana, mengedepankan output daripada proses dan administrasi yang printilan yang rumit.
Dengan demikian maka akan mampu mempercepat penyerapan APBN yang berfungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Trade offnya adalah masalah kebocoran, tetapi yang lebih penting bangsa ini harus memulai membangun budaya clean governance dengan membangun trust di antara sesama anak bangsa.
Itu lah beberapa catatan akhir tahun 2024 , semoga bisa menjadi “lesson learn” untuk berbenah ke depan. Sampai jumpa di Tahun Harapan Baru-New Hope 2025.