NasDem : Partai Anti Korupsi dan Penjaga Etika Kekuasaan

Penulis: Peter Frans Gontha

Ketua Dewan Pakar Partai NasDem

Partai NasDem tegas menyatakan diri sebagai partai anti korupsi. Meskipun dalam perjalanannya terdapat beberapa kader yang pernah berhadapan dengan tuduhan maupun hukuman atas tindakan korupsi, hal ini tidak mengubah komitmen dasar dan prinsip utama NasDem untuk membangun politik yang bersih, jujur, dan berintegritas.

Korupsi bukan hanya dalam bentuk suap atau penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan, kolusi, dan pemanfaatan fasilitas negara yang bukan menjadi haknya. NasDem menegaskan bahwa setiap kader maupun pejabat publik yang berasal dari partai ini harus menjauhkan diri dari segala bentuk tindakan yang bisa membawa petaka hukum dan mencederai kepercayaan rakyat.

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, secara konsisten telah menyampaikan kepada seluruh jajaran kader agar menjauhi tindakan-tindakan yang dapat mencoreng nama baik partai dan merusak integritas pribadi sebagai wakil rakyat. Politik bukan sekadar alat perebutan kekuasaan, melainkan jalan pengabdian untuk rakyat. Oleh karena itu, perilaku arogan, penyalahgunaan fasilitas negara, dan gaya hidup yang mencolok tidak boleh menjadi bagian dari budaya kader NasDem.

Pernyataan ini kembali ditekankan oleh Ketua Umum dalam pertemuan resmi bersama Ketua Dewan Pakar dan dua Wakil Ketua Dewan Pakar yang berlangsung pada 11 April 2025 di kantor Ketua Umum, DPP Partai NasDem. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum menekankan pentingnya menjaga moralitas kekuasaan dan menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam menjalankan politik kebangsaan.

NasDem juga menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi lembaga hukum dan aparat penegak hukum yang masih diliputi praktik kolusi dan korupsi. Partai ini mendorong reformasi menyeluruh agar institusi hukum dapat menjalankan tugasnya secara adil, independen, dan profesional.

Masyarakat makin jenuh

NasDem menyadari bahwa masyarakat kini telah sampai pada titik kejenuhan. Mereka lelah melihat perilaku sebagian pejabat atau aparatur negara yang bertindak seolah-olah memiliki hak istimewa di atas hukum dan tata tertib publik. Salah satu contoh nyata adalah penggunaan iring-iringan kendaraan dinas dengan suara sirene yang memaksa pengguna jalan menepi tanpa alasan jelas. Tindakan ini tidak hanya mencerminkan arogansi, tetapi juga mengganggu rasa keadilan sosial.

Jika tidak dikendalikan, kejenuhan ini dapat berkembang menjadi kemarahan kolektif dan berujung pada tindakan anarkis. Bukan tidak mungkin masyarakat akan bereaksi spontan, bahkan merusak kendaraan yang dianggap simbol kesewenang-wenangan dan ketidakadilan. Ini adalah peringatan serius yang tidak boleh diabaikan.

NasDem menyerukan kepada seluruh pejabat publik, terutama yang berasal dari partai ini, untuk kembali kepada prinsip dasar: kita adalah pelayan masyarakat, bukan penguasa atas mereka. Hormatilah rakyat, hiduplah sederhana, dan berlakulah adil dalam menjalankan tugas.

Sebagai partai yang lahir dari semangat restorasi, NasDem berdiri tegak pada komitmennya: Membangun Indonesia tanpa korupsi, dengan politik yang bermoral, pemimpin yang rendah hati, dan keadilan yang berpihak pada rakyat.

Kader NasDem sebaiknya  tanamkan dalam-dalam dihati dan bentuk. Ketika ajal memanggil (kematian), tidak ada harta benda dunia yang dibunuh selain kain kafan dan asessories yang melekat pada jasad. Jadi, tidak perlu korupsi..!